Pansus DPRD Pati Selidiki Ketidaklaziman Mutasi pada Masa Bupati Sudewo

Pansus hak angket di DPRD Pati, Jawa Tengah, kini tengah melanjutkan penyelidikan menyangkut Bupati Pati, Sudewo. Penyidikan ini dipicu oleh serangkaian tuduhan terkait ketidakberesan dalam mutasi pegawai yang berlangsung di bawah kepemimpinan Sudewo sejak ia menjabat.

Dalam dua hari terakhir ini, pansus pemakzulan telah mendapat informasi dari berbagai sumber terkait dugaan pelanggaran yang terjadi. Rapat-rapat yang diadakan pascademo besar rakyat pada 13 Agustus lalu semakin mendalami isu ini untuk mengungkap fakta yang fakta sebenarnya.

Pada hari Kamis, 18 September, pansus mendengarkan keterangan dari pelaksana tugas (Plt) Ketua Baznas Pati, Sunarwi. Dalam kesempatan ini, anggota pansus, Muhammadun, menyoroti penunjukan Sunarwi yang dinilai mendadak dan tidak sesuai dengan prosedur yang sah.

Sunarwi menjelaskan bahwa ia sebelumnya menjabat sebagai takmir masjid dan telah terlibat dalam urusan zakat. Namun, penunjukannya sebagai Plt Ketua Baznas pada 22 April 2025 sempat menimbulkan tanda tanya besar di kalangan anggota pansus.

Penyelidikan Pansus Pemakzulan Bupati Pati

Proses penyelidikan yang dilakukan pansus ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di dalam pemerintahan daerah. Dalam rapat yang berlangsung, Muhammadun menyampaikan harapan agar setiap keputusan yang diambil Jokowi selaku bupati dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Kehadiran Sunarwi dalam rapat tersebut menjadi bumerang bagi Sudewo, mengingat Sunarwi merupakan orang terdekatnya dalam kampanye. Hal ini menambah ketidakpastian mengenai latar belakang keputusan yang diambil Sudewo dalam memilih pengurus Baznas.

Lebih lanjut, Sunarwi menyatakan bahwa ia bukanlah orang yang bergelut dalam bidang zakat pada awal karirnya. Mengangkat seorang politikus sebagai Ketua Baznas dianggap dapat mengakibatkan konflik kepentingan yang merugikan masyarakat.

Sementara itu, rapat juga dihadiri oleh mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Pati, Jumani. Ia memberikan kesaksian terkait kebijakan yang diambil dalam pemerintahan sebelumnya dan adanya dugaan kejanggalan dalam proses mutasi jabatan pegawai.

Jumani mengungkapkan bahwa selama jabatannya sebagai Sekda, proses mutasi yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang baku. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang landasan hukum setiap keputusan yang diambil oleh bupati.

Dugaan Kecurangan Dalam Proses Mutasi Jabatan

Berdasarkan keterangan dari Jumani, terdapat sejumlah proses mutasi yang dilakukan secara tiba-tiba. Ia mengaku tidak dilibatkan dalam perencanaan dan penyusunan rencana mutasi tersebut, meskipun seharusnya sebagai Sekda ia memiliki peran penting dalam hal ini.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keputusan mengenai mutasi jabatan harusnya melibatkan berbagai pihak terkait. Namun, Jumani justru merasa terpinggirkan dan tidak mendapat informasi yang cukup mengenai setiap keputusan yang diambil bupati.

Dari hasil rapat, terbukti bahwa izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri juga tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpahaman dalam menjalankan administrasi pemerintahan yang seharusnya dilakukan dengan transparansi.

Ketua pansus, Teguh Bandang Waluyo, berkomitmen untuk mencari kejelasan dari setiap pernyataan yang diberikan. Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum agar kepercayaan masyarakat bisa pulih kembali terhadap pemerintah daerah.

Kepentingan dari berbagai pihak dalam proses ini juga akan diteliti, sehingga tidak terjadi penyalagunaan jabatan yang dapat merugikan warga Pati. Pansus berharap dapat memberikan rekomendasi yang tepat setelah semua fakta terungkap.

Rekomendasi dan Langkah Selanjutnya Dari Pansus

Setelah semua keterangan dikumpulkan, pansus berencana mengajukan rekomendasi kepada pihak berwenang. Hal ini penting untuk menjaga integritas pemerintahan dan meyakinkan masyarakat bahwa proses hukum akan dilakukan secara adil.

Penting untuk dicatat bahwa pengawasan terhadap mutasi dan penunjukan jabatan di sektor publik sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pansus berkomitmen untuk terus memantau situasi hingga investigasi selesai dilakukan.

Pansus juga akan mempertimbangkan masukan dari para ahli hukum untuk menguatkan dasar rekomendasi yang akan diajukan. Proses ini tentunya akan melibatkan diskusi yang mendalam tentang sistem administrasi pemerintahan yang lebih baik ke depannya.

Hasil dari penyelidikan ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah lain agar tidak terulang kembali. Rekomendasi yang tepat diharapkan dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil.

Dengan berfokus pada masalah yang mendasar, pansus bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sekaligus mendorong perbaikan sistem yang lebih baik di masa mendatang.