Mardiono Memimpin PPP di Tengah Masalah Internal
Table of content:
Muhammad Mardiono telah resmi terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), setelah pengesahan kepengurusan oleh Kementerian Hukum beberapa waktu lalu. Penegasan ini menyusul Muktamar ke-X yang berlangsung di Ancol, di mana Mardiono dan timnya mendaftarkan kepengurusan pada 30 September 2025.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa pendaftaran tersebut telah melalui proses penelitian yang saksama. Proses ini melibatkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar sebelumnya di Makassar.
Supratman menandatangani Surat Keputusan terkait pengesahan tersebut setelah memastikan semua dokumen yang diperlukan lengkap dan memenuhi syarat. Mardiono pun optimis mengenai kepengurusan ini dan mengajak seluruh kader untuk bersatu dalam membesarkan partai, meskipun ada perbedaan pendapat yang muncul selama Muktamar.
Baca Juga:
Proses Penegasan Kepengurusan dan Kontroversi
Meski pengesahan ini telah dilakukan, kubu Agus Suparmanto menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil secara cacat hukum. Ketidakpuasan ini mengemuka di kalangan sejumlah anggota partai yang merasa tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP periode 2020-2025, M. Romahurmuziy, menekankan bahwa SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Terutama, syarat terkait dengan adanya surat keterangan tidak dalam perselisihan internal dari Mahkamah Partai Politik.
berdasarkan keterangan Romy, Mahkamah Partai yang dipimpin Irfan Pulungan tidak memberikan surat tersebut, yang membuat posisi Mardiono dianggap tidak sah. Romy juga menegaskan bahwa klaim aklamasi yang dilontarkan oleh pimpinan sidang dalam Muktamar ke-X juga diragukan keabsahannya.
Baca Juga:
Risiko dan Harapan Pasca Pendaftaran
Setelah SK kepengurusan ditandatangani, Mardiono menyatakan komitmennya untuk merangkul semua pihak, termasuk Agus. Ia meyakini bahwa, meski ada ketegangan dan perbedaan pendapat dalam internal partai, itu tidak menghalangi langkah untuk bersatu dan membangun PPP ke arah yang lebih baik.
Mardiono mengajak semua kader untuk mencurahkan tenaga dan waktu demi kepentingan partai. “Saya ingin setiap anggota merasa memiliki partai ini,” tuturnya dengan semangat dalam konferensi pers. Seluruh pengurus diharapkannya untuk bekerja sama dalam memperkuat struktur dan kepemimpinan partai.
Sementara itu, dinamika dalam PPP menunjukkan betapa rentannya sebuah partai politik terhadap konflik internal. Dengan kasus ini, Mardiono memiliki tantangan berat agar dapat melakukan rekonsiliasi dan mengembalikan cohesiveness yang sempat retak.
Baca Juga:
Implikasi Kesepakatan dan Masa Depan PPP
Keputusan Mardiono untuk mengajak Agus dan kubunya berkolaborasi menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya persatuan dalam kondisi politik saat ini. Dalam konteks politik yang terus berubah, kekuatan sebuah partai sangat bergantung pada soliditas anggotanya.
Namun, tekanan dari kubu yang bersebrangan harus dihadapi dengan cermat. Sebab, ketidakpuasan terhadap pengesahan kepengurusan dapat menjadi kian meruncing dan memberikan dampak bagi reputasi PPP di mata publik.
Di sisi lain, jika Mardiono berhasil memfasilitasi dialog yang konstruktif antar anggota, ini bisa menjadi titik awal untuk membangun kembali kepercayaan dan loyalitas di antara kader. Langkah strategis perlu diambil untuk mengubah tantangan yang ada menjadi peluang dalam rangka meraih kemenangan di pemilihan mendatang.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
