Demokrat Menolak Usulan Pilkada Melalui DPRD: Kami Sudah Pernah Menolaknya
Table of content:
Partai Demokrat menegaskan penolakannya terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wasekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar, berpendapat bahwa metode ini tak akan menghilangkan praktik politik uang yang selama ini terjadi.
Menurutnya, mengubah cara pemilihan kepala daerah dari langsung ke tidak langsung hanya akan memindahkan ruang untuk praktek korupsi tersebut ke tempat yang lebih terbuka. Karenanya, penting untuk mempertahankan pemilihan langsung agar suara rakyat dapat dengan jelas didengar.
Renanda menegaskan bahwa posisi Partai Demokrat terkait pilkada langsung sudah jelas dan tidak berubah. Mereka sebelumnya menolak pilkada tak langsung pada tahun 2014, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai ketua umum partai.
Baca Juga:
Penjelasan Mendalam tentang Penolakan Pilkada Tak Langsung
Dalam diskusi terbaru mengenai pilkada, Renanda mengungkapkan keprihatinan bahwa perubahan metode pemilihan dapat merugikan demokrasi. Ia menyatakan, “Siapa bisa menjamin pilkada lewat DPRD bisa menghapus politik uang?” Ungkapan ini menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap pelaksanaan sistem baru tersebut.
Ia menegaskan bahwa potensi praktik politik uang dalam pilkada tidak langsung tetap ada, dan bahkan mungkin lebih jelas terlihat. Jika perubahan ini diizinkan, maka posisi partainya dalam mempertahankan hak politik rakyat harus dipertahankan dengan sekuat tenaga.
Renanda menambahkan, sejarah menunjukkan bahwa Partai Demokrat sudah mengambil sikap menolak pilkada tak langsung sejak tahun 2014. Hal ini menunjukkan komitmen partai terhadap demokrasi yang inklusif dan partisipatif.
Baca Juga:
Rekomendasi dari Partai Golkar dan Respons Beragam
Wacana untuk mengembalikan pilkada melalui DPRD muncul kembali setelah Partai Golkar mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Rapat tersebut menghasilkan rekomendasi untuk mendorong pilkada tak langsung dan koalisi permanen dalam politik.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa rekomendasi ini bertujuan untuk menegaskan kedaulatan rakyat. Ia menekankan perlunya partisipasi publik dalam proses politik agar lebih transparan dan akuntabel.
Namun, Pro dan kontra pun mulai bermunculan. Sementara Golkar, Gerindra, dan PAN mendukung gagasan ini, PDIP dengan tegas menolaknya. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam arena politik menjelang pemilihan yang akan datang.
Baca Juga:
Dampak Potensial terhadap Stabilitas Politik
Situasi politik saat ini melibatkan banyak kepentingan yang bisa mempengaruhi ketenangan masyarakat. Menurut Renanda, kekhawatiran akan partisipasi publik yang berkurang harus diperhatikan, karena hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan pemilih.
Dia percaya bahwa perlu ada sinergi antara partai politik untuk menjaga stabilitas politik di Tanah Air. Dalam wawancaranya, ia menyatakan pentingnya menjaga kondisi politik agar tetap kondusif, meskipun adanya perdebatan mengenai metode pemilihan yang berbeda.
Renanda menegaskan bahwa pemilihan langsung sangat penting untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi. Ia meminta semua pihak untuk melihat lebih jauh mengenai dampak dari setiap usulan yang dilontarkan demi kebaikan masyarakat dan masa depan demokrasi.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
