Amnesty Sebut RI Otoritarianisme Elektoral Saat Ini, DPR Menolak Tudingan Itu

Direktur Amnesty International Indonesia mengemukakan bahwa keadaan demokrasi di Indonesia saat ini tidak lagi sesuai dengan harapan. Dalam analisis terbaru, Indonesia dibawah pemerintahan saat ini telah bertransformasi menjadi negara dengan sistem otoritarianisme elektoral, meskipun pemilihan umum tetap diadakan.

Deskripsi ini diambil dari laporan yang dihasilkan oleh V-Dem Institute, yang merupakan lembaga penelitian independen asal Swedia. Laporan tersebut mencatat bahwa Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan dalam hal penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam beberapa tahun terakhir.

“Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi memenuhi syarat sebagai negara demokrasi elektoral,” tegas Direktur Amnesty International dalam sebuah program siaran. Pernyataan ini menggambarkan kekhawatiran yang mendalam mengenai kondisi politik dan hak asasi manusia di Indonesia saat ini.

Transformasi Indonesia Menuju Otoritarianisme Elektoral

Kita telah memasuki fase baru dalam sejarah politik Indonesia, di mana pemilu tidak lagi berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan kehendak rakyat. Situasi ini ditandai dengan banyaknya tindakan represif yang terjadi menjelang dan pasca pemilu.

Konsekuensi dari perubahan ini terlihat jelas dalam tindakan aparat keamanan yang cenderung mengabaikan hak asasi manusia. Selain itu, tidak adanya akuntabilitas dari pihak berwenang dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan bahwa solidaritas dan keadilan telah hilang dari sistem.

Sebagai contoh, kejadian tragis yang melibatkan sejumlah korban dalam demonstrasi pada akhir bulan Agustus tahun lalu menjadi titik perhatian. Usman Hamid menekankan bahwa pemerintah dan polisi belum menunjukkan keseriusan dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus ini.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penegakan Hukum

Tidak hanya pemerintah, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mendapat sorotan terkait kinerjanya dalam pengawasan. Kritikan terhadap DPR mencuat ketika mereka tampak tidak melaksanakan fungsi pengawasan yang seharusnya terkait dengan penegakan hukum.

Komisi III DPR, yang memiliki tanggung jawab langsung dalam hal ini, disebutkan tidak pernah mengundang Kapolri untuk memberikan keterangan. Hal tersebut menunjukkan adanya disfungsi dalam sistem pengawasan yang seharusnya ada untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Di sisi lain, ada anggota DPR yang membantah bahwa mereka kehilangan fungsi pengawasan. Mereka berpendapat bahwa tugas pengawasan tetap dilakukan meskipun dalam bentuk dan konteks yang berbeda.

Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran Setelah Satu Tahun

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah beroperasi selama satu tahun, dan sejumlah program strategis telah dicanangkan. Meskipun demikian, banyak kritik yang menyatakan bahwa hasil yang dicapai belum memenuhi ekspektasi masyarakat.

Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga ekonomi, kinerja kabinet saat ini bahkan menurun. Hal ini terbukti dari skor rendah yang diberikan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dalam periode ini.

Dari hasil survei, terlihat bahwa mayoritas masyarakat merasa situasi ekonomi tidak mengalami perubahan signifikan. Ini menunjukkan adanya ketidakpuasan yang meluas di kalangan publik terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah.

Tantangan dan Upaya dalam Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran

Walaupun pemerintah mengklaim adanya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, tantangan yang sebenarnya masih besar. Angka-angka tersebut sering diperdebatkan oleh kritikus yang merasa bahwa mereka tidak mencerminkan realitas di lapangan.

Pada sidang kabinet paripurna, Prabowo juga menekankan pentingnya menurunkan angka-angka statistik tersebut. Namun, banyak pihak meragukan apakah semua klaim tersebut dapat diverifikasi dengan baik.

Sekalipun pemerintah menunjukkan kemajuan dalam aspek tertentu, realitas masih menunjukkan adanya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Masyarakat menanti dengan harapan akan adanya perubahan yang lebih nyata dan berkelanjutan.