12 Perusahaan di Sumut Diduga Berkontribusi pada Bencana
Table of content:
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menemukan indikasi pelanggaran hukum oleh 12 perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Pelanggaran ini diduga berkontribusi terhadap bencana alam yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu terakhir.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Menteri Raja Juli menjelaskan bahwa Gakkum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi ikut serta dalam krisis lingkungan ini. Penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut akan segera dilakukan untuk memastikan tanggung jawab mereka.
Gakkum Kehutanan saat ini berada di lapangan untuk menyelidiki lebih lanjut kasus ini. Menteri berharap hasil investigasi dapat segera dilaporkan kepada publik dan Komisi IV DPR.
Baca Juga:
Langkah Strategis Kementerian Kehutanan dalam Penanggulangan Bencana
Kementerian Kehutanan telah mengambil tindakan tegas terhadap perizinan yang tidak sesuai. Pada Februari 2025, Kemenhut mencabut 18 perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan total luas 526.144 hektare. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi kerusakan hutan yang lebih lanjut.
Kilang perizinan yang beroperasi dengan buruk akan dicabut. Dalam waktu dekat, kementerian merencanakan pencabutan 20 perizinan tambahan setelah persetujuan Presiden. Tindakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi masalah yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.
Selain pencabutan izin, Kemenhut juga melakukan moratorium pada izin baru terkait pemanfaatan hutan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Baca Juga:
Faktor-faktor Penyebab Bencana Alam di Sumatera
Menteri Raja Juli mengidentifikasi tiga faktor yang saling berhubungan dalam penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Faktor pertama adalah siklus cuaca troposfer yang menyebabkan curah hujan meningkat drastis.
Kedua, bentuk geomorfologi Daerah Aliran Sungai (DAS) berperan penting dalam mengurangi daya tampung air, mengakibatkan banjir. Kerusakan daerah tangkapan air juga menjadi faktor ketiga yang memperburuk situasi, mengakibatkan bencana lebih sering terjadi.
Dalam konteks tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan memperbaiki kondisi hutan guna mencegah terulangnya bencana. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penyebab bencana ini, diharapkan pengambilan keputusan di masa depan dapat lebih efektif.
Baca Juga:
Data Deforestasi di Indonesia dan Upaya Penurunan
Menteri Kehutanan juga memaparkan data terkait deforestasi di Indonesia, di mana ada penurunan yang signifikan hingga bulan September 2025. Penurunan ini tercatat sebesar 49.700 hektare dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia menambahkan bahwa data ini juga menunjukkan penurunan deforestasi di tiga provinsi yang terdampak langsung oleh bencana. Ini adalah sebuah langkah positif dalam menghentikan praktik yang merugikan lingkungan.
Total penurunan deforestasi di Aceh mencapai 10,04 persen, Sumut hingga 13,98 persen, dan Sumbar 14 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan lingkungan mulai terlihat hasilnya, walau masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
