Pemantauan BNPT terhadap Roblox untuk mencegah penyebaran radikalisasi pada anak
Table of content:
Beberapa waktu lalu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mendorong agar masyarakat memahami Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Peraturan ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak, yang memerlukan dukungan dari orang tua serta masyarakat luas.
Meutya menegaskan pentingnya keterlibatan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) dalam menyosialisasikan aturan ini hingga ke daerah-daerah terpencil. Dengan dukungan berbagai pihak, diharapkan PP Tunas dapat dipahami dengan baik oleh orang tua di seluruh Indonesia.
“Dengan adanya peraturan pemerintah ini, penting bagi kita untuk menciptakan kesadaran kolektif. Melalui berbagai inisiatif, kita dapat memastikan bahwa informasi mengenai aturan ini tersebar luas dan efektif,” tambah Meutya saat menghadiri acara di Jakarta.
Baca Juga:
Pentingnya Sosialisasi Peraturan untuk Perlindungan Anak
Dalam era digital yang semakin maju, anak-anak menghadapi tantangan baru yang memerlukan perlindungan lebih. Sosialisasi yang efektif tentang PP Tunas akan membantu mengedukasi orang tua mengenai risiko dan cara menjaga anak-anak mereka saat berselancar di dunia maya.
Meutya menjelaskan bahwa peraturan ini tidak hanya sebatas aturan tertulis, melainkan sebuah langkah nyata untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan orang tua. Diperlukan kolaborasi antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam perlindungan anak di lingkungan digital.
“Informasi yang jelas dan tepat sangat penting agar orang tua tahu apa yang harus dilakukan. Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi PP ini sangat krusial,” ujarnya. Dengan begitu, orang tua di setiap lapisan masyarakat dapat merasa lebih siap dalam melindungi anak-anak mereka.
Baca Juga:
Proses Implementasi dan Tantangannya
Meutya mencatat bahwa meskipun PP Tunas telah disahkan, implementasinya memerlukan waktu. Setiap peraturan baru membutuhkan proses penyesuaian agar dapat dijalankan dengan baik dan efektif di lapangan.
“Penerapan PP ini tidaklah instan. Kami harus membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder agar semua pihak memahami dan melaksanakan isi aturan dengan maksimal,” tambahnya. Hal ini juga melibatkan pelatihan bagi pengelola teknologi informasi di sekolah-sekolah dan komunitas.
With Australia sebagai contoh, penerapan kebijakan serupa di negara tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesabaran dan ketekunan diperlukan dalam proses implementasi kebijakan ini agar memberikan dampak yang diharapkan.
Baca Juga:
Harapan untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Dengan penerapan PP Tunas, diharapkan bahwa anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang semakin aman. Meutya percaya bahwa sinergi antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat akan menciptakan dampak positif bagi masa depan generasi mendatang.
“Masyarakat harus berperan aktif dalam mendukung perlindungan anak. Setiap bentuk keterlibatan, sekecil apapun, akan memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan itu,” pungkas Meutya.
Sebagai langkah awal, kementerian berencana untuk mengadakan berbagai program edukasi bagi orang tua dan anak-anak. Dengan demikian, semua dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya menjaga keamanan digital.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
