Mafia Tanah Hanya Bisa Beraksi Jika Pintu Dibuka dari Dalam
Table of content:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa integritas dan keteguhan moral dari jajaran BPN adalah kunci utama dalam melawan mafia tanah. Menurutnya, keberanian menghadapi mafia tanah sangat bergantung pada komitmen internal untuk tidak terlibat dalam praktik buruk yang dapat merugikan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa selama anggota BPN tidak mau berkompromi atau berkolusi, mafia tanah akan kesulitan untuk beroperasi. Mafia tanah hanya akan dapat melancarkan aksinya jika ada oknum dari dalam yang membuka jalan bagi mereka, oleh karena itu penting untuk menutup celah yang ada secara menyeluruh.
Nusron menambahkan bahwa semua upaya digitalisasi, perbaikan tata kelola, dan penguatan regulasi yang dilakukan akan sia-sia tanpa integritas yang kokoh dari internal kementerian. Oleh karena itu, penting bagi seluruh jajaran ATR/BPN untuk saling mendukung demi menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.
Baca Juga:
Strategi Utama dalam Memerangi Mafia Tanah
Mendalami masalah mafia tanah, Nusron menekankan bahwa praktik kejahatan semacam ini selalu mencari celah untuk dapat beroperasi. Setiap negara, tanpa terkecuali, harus menghadapi tantangan dari mereka yang berusaha merusak ketertiban yang ada.
Dalam konteks ini, strategi utama bukan sekadar mengejar pelaku, melainkan juga memperkuat benteng negara melalui integritas seluruh aparatur. Hal ini berarti bahwa setiap individu dalam kementerian harus memiliki keteguhan moral untuk menolak segala bentuk kolusi.
“Dengan pendekatan yang tepat dan komitmen untuk bertindak adil, kita dapat meminimalkan potensi mafia untuk berkembang,” ungkap Nusron. Dalam perjalanannya, upaya ini tidak akan mudah, tetapi sangat mungkin dicapai jika ada kerja sama yang solid.
Baca Juga:
Perlunya Digitalisasi dan Penguatan Regulasi
Pentingnya langkah digitalisasi dalam mengelola aset tanah sangat ditekankan oleh Nusron. Digitalisasi tidak hanya akan mempermudah akses informasi, tetapi juga mengurangi peluang bagi mafia tanah untuk melakukan aksinya. Dengan sistem yang transparan, penggunaan data yang akurat akan memberikan gambaran jelas tentang penggunaan lahan.
Disamping itu, penguatan regulasi juga menjadi hal yang esensial. Regulasi yang kuat dapat memberikan landasan hukum yang jelas bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mafia tanah. Tanpa itulah, akan sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pertempuran melawan kejahatan tersebut.
“Jika semua elemen bersatu untuk menjalankan regulasi yang ada, kita yakin dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan terorganisir,” tambahnya. Semua elemen masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga integritas sistem pertanahan.
Baca Juga:
Keterlibatan Publik dan Keberanian Lokasi
Salah satu faktor penting dalam memerangi mafia tanah adalah keterlibatan publik. Dengan memperkuat kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka atas tanah, akan terbentuk garis pertahanan yang lebih baik terhadap penipuan dan mafia. Sosialisasi mengenai hukum pertanahan perlu dilakukan secara terus-menerus.
Di samping itu, keberanian dari aparatur pemerintah juga menjadi pilar yang sangat penting. Tanpa keberanian, apapun upaya yang dilakukan menjadi tidak berarti jika para pelaksanaan hukumnya tidak berani bertindak. Pendekatan yang tegas dan berani akan mengurangi ruang bagi mafia untuk melangkah.
Nusron berharap agar setiap individu di lingkungan Kementerian ATR/BPN tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana tugas, tetapi juga sebagai penggerak perubahan. Dengan demikian, mereka akan mampu mencegah dan memberantas pengaruh negatif dari mafia tanah.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
