9 Pilar Solusi dan 5 Instrumen Kunci Pembangunan Kesehatan Nasional

Indonesia saat ini menghadapi tantangan signifikan dalam sistem kesehatan nasionalnya. Meskipun cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menjangkau lebih dari 95 persen populasi, kualitas dan akses layanan kesehatan masih jauh dari memuaskan.

Kualitas layanan kesehatan di daerah-daerah tertentu seringkali tidak sebanding dengan jaminan kesehatan yang diberikan. Riset menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan yang signifikan dalam pemanfaatan layanan kesehatan di berbagai wilayah, gender, dan status sosial ekonomi.

Perbedaan akses ini menjadi pokok perhatian Indonesia Health Development Center (IHDC) yang melakukan kajian mendalam untuk menemukan akar masalah dalam sistem kesehatan nasional. Kajian ini bertujuan untuk memahami lebih baik kondisi kesehatan masyarakat dan tantangan yang dihadapi oleh warga.

Baca Juga:

Kebiasaan Merokok di Indonesia dan Negara-Negara ASEAN lainnya

Tantangan dalam Cakupan JKN dan Kualitas Layanan Kesehatan

Walaupun JKN telah berhasil menjangkau banyak penduduk, layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat tidak selalu optimal. Banyak masyarakat yang merasakan ketidakpuasan terhadap kualitas layanan yang mereka terima.

Masalah ini diperparah oleh kurangnya infrastruktur kesehatan yang memadai di daerah terpencil. Selain itu, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya kesehatan jelas terlihat, semakin memperburuk keadaan bagi warga yang berada di kelompok rentan.

Insiden medis yang tidak memuaskan seringkali terjadi, memperburuk kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan. Pada titik ini, perlu ada pendekatan yang lebih inklusif dan sistematis untuk mengidentifikasi serta menangani masalah yang ada.

Baca Juga:

Nyeri Punggung Bawah Sering Dianggap Sepele, Padahal Ini Penyebabnya

Pentingnya Partisipasi Warga dalam Pengambilan Keputusan

Salah satu temuan penting dari kajian IHDC adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kesehatan. Suara masyarakat seringkali terabaikan dalam kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Partisipasi yang ada saat ini bersifat prosedural, sehingga tidak menggambarkan kebutuhan riil masyarakat. Tantangan tersebut perlu diatasi agar sistem kesehatan semakin relevan dan mampu menjawab tantangan di lapangan.

Nila Djuwita F Moeloek dari IHDC menegaskan pentingnya mengedepankan suara warga dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menjadi krusial agar kebijakan kesehatan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

Emboli Paru Dapat Mematikan Secara Mendadak Berasal dari Bekuan Darah

Data dan Analisis yang Mendukung Kajian Kesehatan

Kajian IHDC menggunakan berbagai metode analisis untuk mengeksplorasi masalah dalam sistem kesehatan. Pendekatan yang digunakan meliputi tinjauan naratif berbasis literatur dan analisis data nasional.

Data dari sumber-sumber seperti Riskesdas, Susenas, dan BPJS Kesehatan menjadi landasan penting dalam kajian ini. Data tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan masyarakat dan pola akses layanan kesehatan yang ada.

Melalui analisis tematik, kajian berhasil menangkap berbagai isu yang dihadapi oleh kelompok rentan. Dengan demikian, solusi yang diusulkan pun menjadi lebih spesifik dan terarah.

Baca Juga:

Kekuatan Perempuan dalam Pengawasan Obat Pangan dan Ekonomi Menurut BPOM