Uji Disertasi Perbankan Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan SPPB-UI

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, sektor keuangan syariah di Indonesia memegang peranan penting. Penelitian terbaru menunjukkan bagaimana perbankan syariah dapat berkontribusi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) secara lebih efektif.

Perbankan syariah memiliki potensi yang besar, berkat adanya dukungan kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan. Namun, kesenjangan antara agenda global dan capaian lokal masih menjadi tantangan yang harus diatasi.

Suprianto, peneliti yang mengembangkan disertasi mengenai topik ini, mengenalkan kerangka strategis yang ditujukan untuk memperkuat posisi perbankan syariah di Indonesia. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menjawab tantangan modern yang dihadapi oleh sektor keuangan syariah.

Perbankan Syariah sebagai Solusi Kesenjangan Pembangunan

Kesenjangan yang terjadi antara agenda TPB dan realitas di lapangan menjadi fokus utama penelitian ini. Suprianto menekankan bahwa perbankan syariah bukan hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga agen transformasi sosial.

Dalam konteks ini, capitian di sektor keuangan berkelanjutan menjadi elemen penting. Indikator yang menunjukkan adanya ruang perbaikan pada sektor ini harus menjadi perhatian serius. Dengan peran yang lebih luas, perbankan syariah memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, untuk merealisasikan potensi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih sistematis dan adaptif. Dukungan dari Bappenas dan Otoritas Jasa Keuangan menjadi crucial dalam menjamin keberlangsungan program-program tersebut.

Kerangka Teori yang Mendukung Inovasi Kebijakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan metode TOWS, Policy Delphi, dan Interpretative Structural Modelling (ISM). Kolaborasi metode ini menciptakan kerangka teori yang beragam dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu.

Teori pembangunan berfungsi sebagai landasan, sementara teori keuangan dan ekonomi memberikan perspektif tambahan. Kebijakan publik juga diintegrasikan untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini relevan dan aplikatif dalam konteks Indonesia.

Ketika teori-teori tersebut diselaraskan dengan pandangan dunia Islam, hasil penelitian menjadi lebih kontekstual. Hal ini memberikan bobot tambahan pada argumen bahwa perbankan syariah dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.

Toolkit Kebijakan untuk Perbankan Syariah Masa Depan

Menjawab kebutuhan akan sistem yang lebih terintegrasi, Suprianto merumuskan toolkit kebijakan perbankan syariah. Toolkit ini mencakup tiga elemen utama: prinsip acuan, struktur toolkit, dan langkah-langkah implementasi yang jelas.

Prinsip acuan yang diusulkan terdiri dari kemitraan, keterlibatan, dan keselarasan. Tiga prinsip ini diyakini dapat menciptakan sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan untuk mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah.

Dengan adanya toolkit ini, diharapkan perbankan syariah tidak hanya bertindak sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai penggerak bisnis yang mampu meningkatkan daya saing. Implementasi dari langkah-langkah ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis.

Suprianto menekankan bahwa toolkit ini harus dilihat sebagai pedoman kebijakan, tetapi juga sebagai proposisi bisnis. Inovasi dalam kebijakan diharapkan membawa nilai tambah bagi perbankan syariah dan memastikan keberlanjutan ekonomi yang lebih baik.

Dengan demikian, perbankan syariah berpotensi tidak hanya untuk kemandirian finansial, tetapi juga dalam menciptakan dampak sosial yang positif. Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.