Mau Menghidupkan Kembali Namun Terhenti di Loket
Table of content:
Tony menambahkan, pasien tidak seharusnya menjadi korban uji coba kebijakan atau kesalahan data. Ketika negara membiarkan pasien pulang tanpa tindakan medis karena masalah administrasi, itu artinya negara membiarkan warganya menanggung risiko keracunan darah, sesak napas, hingga kematian.
Dampak nyata dari kebijakan ini dirasakan oleh Ajat (37), seorang pedagang es keliling asal Lebak, Banten, yang menjalani perawatan di RSUD Dr. Adjidarmo Rangkasbitung. Ajat terpaksa harus berurusan dengan birokrasi yang berbelit saat dirinya sedang dalam kondisi lemas pasca-tindakan medis.
“Saya sedang cuci darah, jarum sudah ditusuk, tiba-tiba dipanggil karena BPJS tidak aktif. Istri saya harus menempuh perjalanan satu jam ke Kelurahan, Kecamatan, hingga Dinsos, tapi ditolak dan disuruh pindah ke jalur mandiri,” keluh Ajat.
Baca Juga:
Masalah Administrasi yang Menghambat Perawatan Pasien di Rumah Sakit
Sistem administrasi yang rumit dan tidak efisien kerap menjadi batu sandungan bagi banyak pasien. Dalam banyak kasus, pasien harus melewati berbagai tahapan yang menyita waktu dan tenaga, terutama dalam kondisi sakit.
Hal ini diperburuk dengan ketidakpahaman petugas medis mengenai prosedur yang berlaku, yang bisa menciptakan kesalahan fatal dalam perawatan. Misalnya, dalam kasus Ajat, ketidakaktifannya BPJS menjadi alasan sempit untuk menunda perawatan yang sangat dibutuhkan.
Proses pengaktifan ulang BPJS tidak selalu cepat dan mudah, seringkali membutuhkan dokumen dan pembuktian yang bertele-tele. Ini menambah tekanan bagi pasien yang dalam keadaan kritis dan membutuhkan perhatian medis segera.
Baca Juga:
Efek Buruk dari Kebijakan Administrasi Kesehatan terhadap Masyarakat
Ketidakpastian dalam kebijakan administrasi kesehatan sering kali menimbulkan konsekuensi yang serius bagi pasien. Banyak dari mereka yang akhirnya terpaksa menjual aset atau meminjam uang untuk biaya pengobatan karena penundaan atau pembatalan yang disebabkan oleh masalah administrasi.
Contoh nyata adalah Ajat, yang harus berhari-hari menunggu kepastian mengenai status BPJS-nya sebelum bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatannya tetapi juga kesejahteraan keluarganya.
Akibat dari kebijakan yang lemah dan tidak tepat sasaran ini juga menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat. Seharusnya, layanan kesehatan harus dapat diakses oleh semua tanpa membedakan status ekonomi atau administratif.
Baca Juga:
Pentingnya Penyuluhan dan Edukasi Mengenai Hak Pasien
Penyuluhan mengenai hak pasien dan prosedur administrasi yang ada adalah kunci untuk mencegah kesalahan serupa. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil saat mengalami masalah dengan layanan kesehatan.
Selain itu, edukasi tentang cara mengurus BPJS atau jaminan kesehatan lainnya harus menjadi prioritas. Dengan memberikan informasi yang tepat, masyarakat bisa lebih proaktif dalam menjaga hak-haknya sebagai pasien dan meminimalisir risiko keterlambatan dalam mendapatkan perawatan.
Pihak rumah sakit juga perlu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja administrasi dan melatih staf agar memahami prosedur yang berlaku. Dengan demikian, situasi seperti yang dialami Ajat tidak terulang lagi.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
