Pembangunan Jembatan Bailey oleh BNPB Gunakan Dana APBN
Table of content:
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan pembangunan jembatan darurat di Sumatra menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, dukungan operasional bagi personel TNI yang terlibat penanganan bencana menjadi prioritas dalam upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah.
Dalam keterangan resmi, pihak BNPB menyampaikan komitmen untuk mengalokasikan dana yang memadai demi mempercepat pemulihan pascabencana. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan dan akses masyarakat yang terdampak.
Sampai akhir 2025, dana yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana diperoleh dari total Rp1,4 triliun. Selanjutnya, tambahan dana dari kas negara juga direncanakan untuk tahun 2026, sehingga total dukungan mencapai Rp1,5 triliun.
Baca Juga:
Pentingnya Infrastruktur Darurat dalam Penanganan Bencana
Pembangunan infrastruktur darurat, seperti jembatan Bailey, menjadi langkah penting dalam memfasilitasi mobilisasi bantuan. Jembatan ini tidak hanya berfungsi sebagai akses, tetapi juga sangat membantu transportasi logistik kepada masyarakat yang terdampak.
Melalui jembatan tersebut, distribusi makanan, obat-obatan, dan kebutuhan vital lainnya dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dengan demikian, kehadiran infrastruktur darurat menjadi salah satu faktor penentu dalam efektivitas penanganan bencana.
Sebagaimana yang diutarakan oleh kepala BNPB, pembangunan Jembatan Bailey memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga. Hal ini penting untuk memastikan sumber daya yang ada dapat dikelola dengan efisien dalam situasi darurat.
Baca Juga:
Penyaluran Dana dan Pengelolaan Keuangan Negara
BNPB menjelaskan bahwa alokasi dana untuk bencana harus berlangsung secara bertahap dan transparan. Penyaluran ini tidak hanya mencakup operasional tapi juga pengadaan barang yang dibutuhkan di lapangan.
Setiap pengeluaran akan mengikuti mekanisme yang diawasi ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pastinya, seluruh dana tersebut harus dipertanggungjawabkan untuk menghindari penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Dari total usulan kebutuhan operasional TNI, sejumlah Rp84,16 miliar telah diajukan untuk mendukung tugas lapangan. Untuk tahap pertama, dana sebesar Rp26,7 miliar telah disalurkan untuk memastikan kesiapan personel di lapangan.
Baca Juga:
Koordinasi Antarlembaga dalam Penanganan Bencana
Pentingnya koordinasi antara BNPB dan kementerian/lembaga terkait mendapat penekanan dalam pelaksanaan operasi penanganan bencana. Hal ini bertujuan agar respons terhadap kebencanaan dan penanggulangannya dapat lebih terstruktur dan cepat.
BNPB memiliki mekanisme rekomendasi untuk penyaluran dana kepada kementerian dan lembaga yang terlibat. Dengan cara ini, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama demi menciptakan sinergi dalam merespons situasi darurat.
Dengan sistem yang jelas, semua pihak diharapkan dapat berkontribusi sesuai kapasitas. Diharapkan pula, segala upaya ini mampu menekan dampak bencana dan meminimalisir kerugian yang dialami masyarakat.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
