Bekal 4 Novum Baru Adam Damiri Daftarkan PK Kasus Asabri ke PN Jakpus Besok

Situasi hukum yang dihadapi oleh Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri ternyata semakin menghangat. Tim kuasa hukumnya berencana untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Asabri (Persero), yang dianggap sebagai langkah penting dalam membuktikan ketidakbersalahan kliennya.

Menurut kuasa hukum Deolipa Yumara, keputusan untuk melakukan langkah hukum ini diambil setelah menilai adanya cukup bukti yang dapat mengubah arah kasus tersebut. Pendaftaran permohonan PK ini direncanakan akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 Oktober 2025.

Deolipa menjelaskan bahwa mereka membawa empat novum baru dalam permohonan tersebut. Keempat bukti ini dianggap krusial untuk menunjukkan bahwa Adam Damiri tidak terlibat dalam praktik korupsi dan tidak meraih keuntungan pribadi dari posisinya.

Pentingnya Peninjauan Kembali dalam Sistem Hukum

Peninjauan Kembali (PK) merupakan langkah hukum yang dimungkinkan dalam sistem peradilan untuk mengkaji kembali putusan yang telah dikeluarkan. Hal ini biasanya dilakukan jika terdapat bukti baru yang dapat mengubah inti perkara. Dalam hal ini, Adam Damiri berupaya meraih keadilan dengan memastikan bahwa bukti-bukti baru dapat dipertimbangkan oleh pengadilan.

Bukti yang diajukan dalam PK sangat menentukan, sebab jika tidak ada cukup alasan atau bukti yang kuat, permohonan bisa saja ditolak. Namun, advokat Deolipa yakin bahwa dokumen yang diajukan dapat memberikan pandangan baru mengenai posisi kliennya dalam perkara ini.

Melalui PK, diharapkan ada peluang untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin telah terjadi dalam putusan awal. Proses ini juga bisa menjadi sarana untuk menegakkan keadilan agar tidak ada individu yang terkena dampak merugikan akibat kesalahan dalam penegakan hukum.

Empat Novum yang Diajukan Komite Hukum

Kuasa hukum Adam Damiri telah menyiapkan empat novum yang dianggap berpotensi mengubah keputusan sebelumnya. Dokumen-dokumen tersebut mencakup laporan keuangan, risalah RUPS, mutasi rekening bank, dan dokumen pembagian dividen. Keempat dokumen ini diharapkan dapat meyakinkan pengadilan akan ketidakberdayaan Damiri dalam tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Laporan keuangan yang telah diaudit dan bersertifikat menunjukkan bahwa ada peningkatan pendapatan Asabri selama masa kepemimpinan Damiri. Dari Rp1,56 triliun pada 2011, pendapatan tersebut melonjak menjadi Rp4,16 triliun pada tahun 2015.

Peningkatan pendapatan ini dianggap sebagai indikator yang jelas bahwa tidak ada tindakan korupsi yang berlangsung. Selain itu, laporan keuangan tersebut juga tidak mendokumentasikan adanya penyalahgunaan dana, yang menjadi pokok alasan dari penuntutan terhadap Damiri.

Aliran Dana dan Pertanggungjawaban Hukum

Deolipa menggarisbawahi bahwa kerugian negara yang menjadi dasar penuntutan baru muncul setelah jabatannya berakhir. Hal ini membuat argumen penuntutan menjadi tidak relevan jika terlalu dipaksakan untuk dibebankan kepada Adam Damiri. Dia menekankan bahwa tidak ada bukti aliran dana ke rekening Damiri atau keluarganya.

Lebih jauh, diketahui bahwa transaksi yang dianggap menguntungkan secara pribadi justru terjadi pasca-pensiun Damiri. Ini menunjukkan bahwa tuduhan yang dilemparkan mungkin tidak didasarkan pada fakta yang akurat atau valid.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan bukti agar keadilan bisa ditegakkan. Peninjauan Kembali dapat membantu menyelesaikan masalah ini dengan lebih adil.

Proses Hukum dan Dampaknya pada Kehidupan

Proses hukum semacam ini tidak hanya memberikan tekanan pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat berpengaruh pada masyarakat luas. Ketika kasus seperti ini terjadi, muncul pertanyaan mengenai integritas sistem hukum dan keadilan sosial.

Penting bagi sistem hukum untuk memastikan bahwa semua proses berjalan transparan. Dengan mengajukan PK, Adam Damiri dan tim hukumnya berusaha memastikan bahwa semua informasi relevan dipertimbangkan oleh pengadilan.

Keadilan harus menjadi pilar utama dalam setiap proses hukum. Dalam hal ini, langkah hukum yang diambil Adam Damiri bisa jadi cermin bagi masyarakat bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, namun juga tidak ada yang boleh diperlakukan tidak adil.