DPR Cemas Orang Tua Larang Anak Mengonsumsi Menu MBG
Table of content:
Kekhawatiran di kalangan masyarakat semakin meningkat terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR, yang menyoroti maraknya kasus keracunan yang berkaitan dengan program tersebut.
Kasus keracunan ini tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga dapat berdampak pada kepercayaan orang tua terhadap konten makanan yang disajikan kepada anak-anak mereka. Situasi ini semakin diperparah dengan data yang mencatat angka keracunan yang terus meningkat.
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah organisasi sipil, Charles mengungkapkan kekhawatirannya mengenai dampak jangka panjang yang bisa terjadi jika penanganan terhadap masalah ini tidak segera dilakukan. Hal itu menunjukkan bahwa ada potensi orang tua akan melarang anak-anak mereka untuk mengonsumsi makanan MBG di sekolah.
Baca Juga:
Pentingnya Tanggapan Cepat terhadap Kasus Keracunan Makanan
Peningkatan kasus keracunan makanan di program MBG perlu ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Charles menegaskan bahwa tindakan cepat sangat diperlukan untuk mencegah keracunan lebih lanjut, yang dapat menimbulkan kecemasan di kalangan orang tua.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan lonjakan signifikan pada angka kasus keracunan yang berasal dari program ini. Dalam sepekan saja, tercatat lebih dari seribu kasus, menunjukkan bahwa perlu adanya langkah konkret untuk menanggulangi masalah ini.
Data menunjukkan bahwa sejak program ini diluncurkan pada 14 September, jumlah kasus keracunan melonjak dari 5.360 menjadi 6.452. Angka tersebut merujuk pada betapa mendesaknya situasi ini, dan dapat terus meningkat jika tidak diatasi.
Baca Juga:
Penyebab dan Dampak Keracunan pada Anak-anak
Menurut Charles, jumlah kasus yang dilaporkan mungkin sebenarnya lebih besar dari yang ada di media. Kasus-kasus keracunan yang tidak terliput memperlihatkan adanya masalah sistemik yang lebih kompleks dalam program MBG ini.
Misalnya, insiden di kelurahan Lagoa, Jakarta Utara, di mana 97 siswa keracunan tidak berhasil menarik perhatian media. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kejadian serupa di berbagai daerah yang mungkin tidak terlihat, menjadi masalah yang lebih besar bagi masyarakat.
Belum lagi, jika kita mempertimbangkan bahwa jumlah dapur yang menyediakan MBG terus bertambah, potensi keracunan juga ikut meningkat secara proporsional. Dengan lebih dari delapan ribu dapur umum saat ini, risiko bagi anak-anak juga semakin tinggi.
Baca Juga:
Mencari Solusi untuk Mengurangi Risko Keracunan
Charles menilai bahwa kasus keracunan ini bukan sekadar masalah teknis pada dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di baliknya, terdapat kesalahan sistem yang perlu diatasi secara menyeluruh.
Pemerintah yang sudah menginvestasikan anggaran besar dalam program MBG harus memahami bahwa mereformasi sistem ini sangat penting untuk mencegah keracunan. Saat ini, ada resistensi untuk menghentikan program tersebut, meskipun anggarannya telah disiapkan.
Solusi yang paling realistis bagi pemerintah adalah menekan angka keracunan sembari tetap menjalankan program tersebut. Upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama untuk melindungi anak-anak dari dampak yang merugikan.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
